Jakarta | GRANEONEWS.COM – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan oleh pemerintah terus memicu perdebatan sengit di ruang publik. Mantan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Dharma Pongrekun, secara terbuka menyuarakan penolakan keras terhadap program prioritas nasional tersebut. Purnawirawan jenderal bintang tiga Polri ini menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar program pemenuhan nutrisi biasa, melainkan memiliki keterkaitan erat dengan peta jalan agenda global yang telah dirancang sejak lama.
Menurut analisisnya, program bantuan pangan massal ini merupakan kelanjutan sistemik dari tatanan global yang polanya mulai terlihat sejak era pandemi COVID-19. Dharma memandang krisis kesehatan global beberapa tahun lalu sebagai pintu masuk awal bagi pihak asing untuk mengikis kedaulatan domestik suatu negara. Ia mensinyalir bahwa setelah fase pembatasan sosial berakhir, kendali atas tatanan kehidupan masyarakat terus dipertahankan melalui berbagai regulasi internasional, termasuk penyeragaman pola konsumsi yang diadopsi ke dalam program makan gratis.
Lebih jauh, Dharma mengaitkan ekosistem MBG dengan sasaran pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) serta gerakan School Meals Coalition yang melibatkan pendanaan pihak swasta dan Indonesia adalah salah satu anggota. Ia menyoroti keterlibatan korporasi multinasional yang dikhawatirkan dapat mematikan produsen pangan lokal dan menciptakan ketergantungan baru pada rantai pasok global. Pihaknya juga melontarkan kritik tajam mengenai dampak psikologis, dengan menyatakan bahwa intervensi pola makan yang dikontrol secara terpusat oleh sistem luar ini berpotensi merusak fitrah alami serta memicu ketidakstabilan emosional pada generasi penerus bangsa.
Dari sisi tata kelola keuangan, Dharma memberikan peringatan keras bahwa alokasi anggaran raksasa untuk program MBG sangat rentan terhadap praktik penyimpangan. Ia menyebut proyek ini berisiko menjadi jalur transit tindakan korupsi dan pencucian uang akibat besarnya perputaran dana serta celah manipulasi kuantitas di lapangan. Baginya, membagikan makanan cuma-cuma bukanlah solusi utama untuk menekan angka stunting maupun mengentaskan kemiskinan. Pemerintah seharusnya berfokus pada akar masalah melalui penguatan kedaulatan ekonomi keluarga agar masyarakat mampu menyediakan asupan bergizi secara mandiri tanpa bergantung pada program karikatif negara.
Sorotan tajam Dharma mengenai potensi penyimpangan dana ini memang sejalan dengan perhatian publik terhadap besarnya nilai APBN yang digelontorkan. Saat ini, perputaran dana untuk program makan gratis ini diperkirakan mencapai kisaran Rp15 triliun hingga Rp22 triliun per bulan. Skala belanja tersebut mengacu pada pagu anggaran APBN tahunan yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN), di mana alokasi dana operasional dan bantuan pangan di lapangan berkisar antara Rp855 miliar hingga Rp900 miliar setiap harinya.
Merespons gelombang kritik dan narasi konspirasi tersebut, pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara memberikan sanggahan tegas. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa program MBG merupakan wujud nyata kehadiran negara demi menyelamatkan masa depan bangsa dari ancaman malnutrisi akut. Berdasarkan data empiris, jutaan anak di Indonesia masih pergi ke sekolah dalam kondisi lapar, sehingga intervensi gizi langsung menjadi langkah krusial yang tidak boleh ditunda.
Pemerintah juga membantah keras tudingan bahwa program ini merupakan titipan agenda asing atau sekadar pemborosan anggaran. Otoritas terkait menegaskan bahwa perbaikan gizi bagi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan adalah murni strategi kedaulatan domestik untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul. Sementara itu, pihak Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan tetap terbuka terhadap segala bentuk evaluasi teknis demi menjaga transparansi anggaran dan efektivitas distribusi pangan di lapangan. Pemerintah berkomitmen memastikan bahwa mayoritas dari dana masif tersebut tetap berputar di tingkat bawah demi menggerakkan ekonomi petani, peternak, dan UMKM lokal melalui penyediaan komoditas pangan segar di setiap wilayah. (*)
Share this content: