BATAM | GRANEONEWS.COM – Pernyataan Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia layak menjadi pertanyaan , bagaimana tidak , Bahlil Lahadalia bersikeras investasi di Pulau Rempang harus terlaksana.
Bahlil mengaku apabila proyek tersebut gagal maka banyak kerugian akan dirasakan .
Sebagaimana diketahui beberapa pekan terakhir kasus Pulau Rempang Batam mencuat kepermukaan . Pemerintah berencana menyulap pemukiman masyarakat Rempang menjadi Rempang Eco City dan menjadi lokasi pabrik produsen kaca China, Xinyi Glass Holdings Ltd.
Xinyi Glass Holding Ltd , menjadi perusahaan asing pertama yang akan mengucurkan dana investasi hingga 2080.
Perusahaan ini berkomitmen membangun pabrik pengolahan pasir kuarsa senilai US$11,5 miliar atau setara Rp 175 triliun dan menjadikannya sebagai pabrik kaca kedua terbesar dunia setelah di China.
“Ini investasinya total Rp300 triliun lebih, tahap pertama itu Rp175 triliun. Kalau ini lepas, itu berarti potensi pendapatan asli daerah (PAD) dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini itu akan hilang,” ujar Bahlil Senin (18/9/2023).
Yang menjadi pertanyaan adalah , kenapa demi investasi harus tega berbenturan dengan rakyat . Perlawanan masyarakat Rempang adalah untuk mempertahankan haknya sebagai warga negara .
Pemerintah melalui Menkopolhukam Mahfud MD , berdalih bahwa yang terjadi di Rempang bukan penggusuran akan tetapi hanya pengosongan , karena tanah tersebut memang tidak bersertifikat .
Pemerintah seolah lupa bahwa tujuan bernegara adalah untuk melindungi hak-hak warga negaranya , pemerintah harusnya lebih mengutamakan kepentingan warga negara ketimbang investasi yang terkesan justru berpihak kepada pengusaha .
Maka ketika ada penolakan dari masyarakat sekitar yang terdampak pembangunan itu merupakan hal yang wajar , apalagi dilakukan dengan cara – cara kekerasan dan pemaksaan .
Bahlil mengaku bahwa pemerintah telah menyiapkan lahan dan pemukiman baru bagi masyarakat , pergeseran pemukiman warga wajib dilakukan , Bahlil menyatakan pemerintah akan menyiapkan hunian baru untuk 700 KK .
Rencana pergeseran pemukiman penduduk tersebut menjadi fakta , bahwa rakyat harus selalu berada pada posisi yang harus dirugikan oleh negara demi melindungi pengusaha .
Penulis : Arie Yannur
Share this content:
About the Author
