JAKARTA | GRANEONEWS.COM – Publik dihebohkan berita bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ) ke Koalisi Perubahan . Yang lebih mencengangkan adalah Surat terbuka Teuku Riefky Harsya , Sekjend Parta Demokrat yang menyatakan bahwa Anies Baswedan dipasangkan dengan Muhaimin Iskandar ( Cak Imin ) Ketum PKB sebagai Cawapres .
Namun berita tersebut dibantah langsung Bestari Barus Sekretaris Jenderal ( Sekjend ) Partai Nasdem , ” Tidak ada perpecahan di Koalisi Perubahan , berita itu tidak benar ” ujar Bestari kepada Pemred GRANEONEWS.COM .
Bestari mengaku bahwa dirinya justru kaget dengan banyaknya pemberitaan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya , ” saya justru tidak tahu apa – apa soal isu liar tersebut ” sambungnya kepada Pemred GRANEONEWS.COM .
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem sekaligus Ketua Panitia Pelaksana Apel Siaga Perubahan, Ahmad Ali . Pihaknya mengaku bingung atas pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya soal penghianatan. ” Silahkan tanya Demokrat , kami justru bingung dengan pernyataan bahwa kami berkhianat ” kata Ahmad Ali .
Sementara itu Sekjend Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengaku mendapatkan informasi bahwa Anies Rasyid Baswedan dan Partai Nasdem telah meneken kerja sama dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Sudirman Said . Penekenan kerja sama yang dilakukan sepihak itu disebutnya dilakukan pada Rabu (30/8/2023). “Kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili capres Anies Baswedan bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB. Untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar,” ujar Riefky lewat keterangannya, Kamis (31/8/2023).
Menurutnya Partai Demokrat sendiri sudah mengkonfirmasi informasi tersebut kepada Anies dan dibenarkan oleh mantan gubernur DKI Jakarta itu. Partai Demokrat juga dipaksa untuk menerima kesepakatan tersebut. ” Menyikapi hal itu, Partai Demokrat akan segera menggelar rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dipimpin oleh bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ,sebab keputusan terkait pemilihan presiden (Pilpres) 2024 berada di Majelis tinggi ” pungkasnya .
Share this content: